Pengertian Pengelolaan Pariwisata

Pengertian Pengelolaan Pariwisata

Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks, mampu menghidupkan sektor-sektor lain sehingga pariwisata harus memiliki perencanaan dan pegelolaan yang baik guna memenuhi kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang.

Pengelolaan adalah mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran (Suwantoro 2002).

Menurut Pitan dan Diarta (2009) menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan pariwisata yang menekankan pada nilai kelestarian lingkungan. Value atau nilai yang harus dipertimbangkan menyangkut konsumen, budaya dan warisan budaya, ekonomi, ekologi, finansial, sumberdaya manusia, peluang masa depan dan social. Adapun prinsip pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

  1. Menggunakan sumber daya yang terbarukan (renewable resources).
  2. Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan (multiple uses).
  3. Daerah zona (designated).
  4. Konservasi dan preservasi sumberdaya (conservation and preservation of resources).

Untuk mensinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi prinsip pengelolaan, diperlukan suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek dan komponen pariwisata. Menurut WTO dalam Richardson dan Fluker (2004) ada beberapa metode dalam pengelolaan pariwisata yaitu :

  1. Pengonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, melalui pertemuan formal dengan dewan pariwisata.
  2. Pengidentifikasi isu.
  3. Penyusunan kebijakan, hal ini akan menjadi tuntutan bagi pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.
  4. Pembentukkan dan pendanaan agen dengan tugas khusus, bertujuan untuk menghasilkan rencana strategi sebagai panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik didaerah tujuan wisata.
  5. Penyediaan fasilitas dan operasi, dalam hal ini pemerintah berperan dalam memberi modal usaha, pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan vital.
  6. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi dan lingkungan social yang kondusif.
  7. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat adalah peran yang sulit tetapi menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam era dimana isu lingkungan dan konservasi sumberdaya menjadi isu penting.
Loading...