Perjanjian Kerja : Pengertian, Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja

Perjanjian Kerja : Pengertian, Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja

Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan peker aan dengan menerima upah”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni :

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Selain pengertian normatif diatas, Iman Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah dan pihak kedua yakni majikan, dan majikan mengikatkan diri untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. (1983 : 53).

Menyimak pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata, bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah” adanya di bawah perintah pihak lain” sehingga tampak hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (subordinasi).

Sedangkan pengertian perjanjian kerja menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sifatnya lebih umum, karena menunjuk hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja itu lisan atau tertulis, demikian juga mengenai jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

“Perjanjian Kerja adalah hasil dari suatu perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Fungsi dan Manfaat Perjanjian Kerja

Menurut Djumialdji dalam bukunya yang berjudul “Perjanjian Kerja Edisi Revisi (2005:71)” mengutarakan bahwa fungsi Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut:

  1. Memudahkan pekerja/buruh untuk membuat Perjanjian Kerja. Sebelum adanya lembaga perjanjian kerja bersama, pekerja/buruh pada waktu membuat perjanjian kerja harus merumuskan dan menentukan sendiri hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dengan pengusaha. Dengan adanya lembaga Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan pedoman dan peraturan induk mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh dan pengusaha yang menyangkut kedudukan hukum pekerja/buruh sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pekerja buruh akan mudah membuat perjanjian kerja, meskipun sederhana, karena kedudukan hukumnya telah terjamin dalam hubungan kerja yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pekerja/buruh pada umumnya buta akan hukum untuk membuat perjanjian kerja, sehingga dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama, kedudukan pekerja/buruh secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, menjadi tugas serikat pekerja/serikat buruh kalau perlu dengan bantuan ahli hukum untuk merumuskan kedudukan hukum pekerja/buruh sebagai anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh didalam Perjanjian Kerja Bersama yang diadakan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  2. Sebagai jalan keluar atau way-out dalam hal perundang-undangan Ketenagakerjaan belum mengatur hal-hal yang baru atau menunjukkan kelemahan-kelemahan dibidang tertentu. Seperti diketahui bahwa perundang-undangan Ketenagakerjaan belum mengatur selengkapnya atau kalau sudah mengatur keseluruhan, ternyata terbelakang dari kemajuan masyarakat, dengan demikian masyarakat perjanjian kerja bersama dapat melengkapi atau mengaturnya.
  3. Sebagai sarana untuk menciptakan ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh demi kelangsungan usaha bagi perusahaan.
  4. Merupakan partisipasi pekerja/buruh dalam penentuan atau pembuatan kebijaksanaan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan. Tentang manfaat Perjanjian Kerja Bersama adalah sebagai berikut:
  5. Baik Pekerja/buruh maupun pengusaha akan lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing
  6. Mengurangi timbulnya perselisihan industrial atau hubungan ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha.
  7. Membantu ketenagakerjaan dan mendorong semangat para pekerja/buruh sehingga lebih tekun, rajin, dan produktif dalam bekerja.
  8. Pengusaha dapat menyusun rencana-rencana pengembangan perusahaan selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama.
  9. Dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam perusahaan.
Loading...