Pengertian Sistem Perdagangan Gaharu

Pengertian Sistem Perdagangan Gaharu

Perdagangan gaharu di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-5, dimana Cina merupakan pembeli terbesar. Namun demikian, perdagangan gaharu mulai marak pada abad ke-15 ketika hubungan Cina dan Kalimantan bagian Utara terjalin dengan baik. Pada masa pemerintahan Belanda dari abad ke-18 sampai permulaan abad ke-19 juga terus berlangsung hingga sekarang. Perdagangannya dilakukan secara tradisional oleh nenduduk lokal yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Soehartono dan Mardiastuti, 2003).

Kayu gaharu

Adapun negara-negara yang terlibat dalam perdagangan gaharu adalah Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Menurut laporan CITES, yang menjadi pengekspor terbesar dalam perdagangan gaharu internasional adalah negara Indonesia dengan total ekspor 900 ton pada tahun 1995-1997. Kemudian disusul dari Semenanjung Malaysia dengan total ekspor di atas 340 ton dan jenis Aquilaria malaccensis. Vietnam juga merupakan sumber dari perdagangan gaharu. Dari data impor menuniukan bahwa Taiwan merupakan konsumen gaharu dari Vietnam dengan total impor di atas 500 ton pada tahun 1993-1998 (Barden et al., 2009).

Selama ini gaharu yang diperdagangkan berasal dari alam, permintaan gaharu yang semakin meningkat menyebabkan harga gaharu semakin tinggi. Tingginya harga gaharu menyebabkan perburuan gaharu semakin meningkat di Indonesia, padahal tidak semua pohon gaharu menghasilkan gubal gaharu. Para pemburu dengan pengetahuan yang sangat minim melakukan penebangan secara sembarangan tanpa diiringi upaya budidaya, akibatnya populasi gaharu semakin menurun.

Populasi gaharu yang semakin menurun menyebabkan CITES pada konferensinya yang ke IX memasukan gaharu kedalam Appendix II. Salah satu spesies penghasil Gaharu yang masuk dalam daftar Appendix II adalah Aquilaria malaccencis. Karena Aquilaria malaccencis dianggap langka dan terancam punah maka CITES mengeluarkan peraturan perizinan bahwa semua eksportir gaharu diwajibkan memiliki surat ijin CITES (Keong, 2006). Surat ijin CITES ini sesuai dengan Keputusan Presiden No.43 tahun 1978. Surat ijin Usaha Perdagangan (SHIP) atau Surat ijin Usaha (SIU) dari departemen teknis dan mengikuti ketentuan-ketentuan umum dalam dunia perdangan lainnya (Susilo. 2003).

Adapun legalitas CITES di Indonesia dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan. Sedangkan perijinan perdagangan komoditi gaharu di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan 447/101S-11/2003. Dimana izin mengambil gaharu ditandatangani oleh Kepala BKSDA setempat. Prosedur perijinan gaharu tidak jauh berbeda dengan prosedur perijinan pengusahaan HHBK (non gaharu) hanya saja dalam perijinan gaharu ada proposal atau rencana kerja penambahan persyaratan yaitu pengajuan pengusahaan HHBK Nurapriyanto et al. 2009).

Selain penetapan perijinan untuk melindungi gaharu dari kepunahan, CITES juga menetapkan kebijakan perdagangan ekspor gaharu yaitu penetapan kuota. Penetapan kuota pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar didasarkan pada prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle) dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Kuota ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PHKA berdasarkan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk setiap kurun waktu satu tahun. Pada saat ini dalam proses penyusunan kuota disadari bahwa ketersediaan data potensi atau tumbuhan masih sangat terbatas (Direktorat Jendral PHKA 2004).

Loading...
error: Content is protected !!