Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagai institusi pemerintahan, desa memiliki system yang terbentuk dalam jaringan barbagai perangkat, dengan tugas dan fungsi serta prosedur yang jelas. Masing-masing tugas dan fungsi ini terakumulasi dalam jaringan kelembagaan yang ada di desa yang bias disebut sebagai birokrasi desa. Pemerintah desa sebagai eksekutif dengan Kepala Desa sebagai pimpinan desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislatif desa.

Gambar oleh Pexels dari Pixabay

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut BPD yang juga sebagai wakil masyarakat merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa. Sehingga dalam menjalankannya kebutuhan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

Uud Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratif.

Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Jumlah angota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit lima orang atau paling banyak 9 orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Adapun fungsi BPD yang tertuang dalam UUD No 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 55 yaitu:

  1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
  2. Menampung dan menyalurkan apirasi masyarakat desa
  3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut BPD memiliki wewenang, yaitu:

  1. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
  3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
  4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
  5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
  6. Menyusun tata tertib BPD.

Selain fungsi dan wewenang sebagai acuan BPD dalam menjalankan tugasnya. BPD juga memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya tersebut, yaitu:

  1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
  2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBD.

Sebagai penyelengaraan pemerintahan desa yaitu kepala desa dan perangkat desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu BPD dalam menjalankan fungsinya tersebut harus dapat berkoordinasi dengan kepala desa dan mampu memiliki hubungan yang baik dengan masyarakatnya, agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan dapat meningkatkan pembangunan desa tersebut.

BPD yang merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dijadikan masukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa ataupun dalam pembuatan peraturan desa melalui musyawarah desa. Musyawarah tersebut yang kemudian dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah desa dalam menetapkan segala kebijakan pemerintahan desa. Selain itu BPD juga merupakan sebagai pengawas kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa bersama perangkat desa berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Oleh karena itu BPD harus dapat berkoordinasi dengan baik agar penyelenggaraan pemerintahan desa serta peran BPD dapat tercapai dan terlaksana secara efektif dan efisien.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa.

error: Content is protected !!