Pengertian Kepala Desa

Pengertian Kepala Desa

Dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia kepala desa merupakan pimpinan penyelengaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyarawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan permusyawaratan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran sebagai wakil rakyat yang terpilih atau dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menurut pendapat Bayu Suriningrat (2001:64) Kepala Desa adalah

“penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan”.

Selanjutnya Menurut pendapat Widjaja (2001 : 23) Kepala Desa adalah alat pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Kansil (1991:197) Kepala Desa adalah penyelenggara dan penangung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa adalah orang yang bertanggung jawab memimpin, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakat melalui pengaruhnya dan bekerja sama dengan mitra desa yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) untuk melakukan pengawasan pembangunan sehingga tercipta desa yang lebih haik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social hudaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai fungsi yaitu:

  1. Menggeraknan potensi masyarakat.
  2. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
  3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerinthan Desa.
  4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, dermikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan hertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antar Kepala Desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pernbangunan yang telah diprogramkan.

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggara pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga meniiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa (PERDES) yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat namun hanya dikoordinasi saja oleh Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang:

Wewenang kepala Desa

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 14 ayat 1 dalam tugas sebagaimana dimaksut pada ayat 1:

  1. kepala desa mempunyai kewenangan  penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
  3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersarna BPD.
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
  5. Membina kehidupan masyarakat desa.
  6. Membina perekonomian desa.
  7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
  8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  9. dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
error: Content is protected !!