Pengertian Dan Fungsi Pajak

Pengertian dan Fungsi Pajak

Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Andriani (Bohari, 2012:23) adalah:

“Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan sebagai berikut.

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan „surplus-nya‟ digunakan untuk „public saving’ yang merupakan sumber utama untuk membiayai „public investment’”.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

  1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
  2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo, 2011:3-6) sebagai berikut.

1. Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

2. Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

3. Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4. Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Budgetair (penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan).

2. Fungsi Regulerand (mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

  • Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contoh: 1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
    (2. tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
  • Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3) sebagai berikut.

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Pengelompokan Pajak Adapun Pengelompokan Pajak (Mardiasmo, 2013:5-6) sebagai berikut.

1. Menurut Golongannya

  • Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
  • Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

  • Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : pajak penghasilan
  • Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

  • Pajak Pusat, yaitu pajak .yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai.
  • Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas.

  1. Pajak Provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
  2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Asas-Asas Pemungutan Pajak Menurut Fidel (2010:7-10) asas – asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Equality

Equality (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga Negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan negara.

2. Certainty

Certainty (asas kepastian), yaitu bahwa penekanannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek atau objek pajaknya. Dengan demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya.

3. Convenience

Convenience (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnyalah dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnyalah dilakukan pada saat para petani panen.

4. Economy

Economy (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.

Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak dapat dibagi (Waluyo, 2011:17) menjadi berikut ini.

1. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut.

  • Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
  • Wajib pajak bersifat pasif.
  • Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan diri sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Kewajiban dan hak wajib pajak (Mardiasmo, 2013:56-57) adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban Wajib Pajak

  • Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
  • Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
  • Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
  • Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
  • Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
  • Jika diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  • Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

  • Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
  • Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
  • Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
  • Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
  • Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
  • Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
  • Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
  • Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
  • Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
  • Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
  • Mengajukan keberatan dan banding.

Pajak Negara

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku (Mardiasmo, 2013:11-12) adalah.

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai yang lama (Aturan Bea Materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 April 1986 dan merupakan pengganti.

  • Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.
  • Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923.
  • Ordonansi Pajak Kekayaan tahun 1932.
  • Ordonansi Verponding tahun 1982.
  • Ordonansi Pajak Jalan tahun 1942.
  • Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
  • Undang-undang nomor 11 Prp. tahun 1959 Pajak Hasil Bumi.

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. Undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291.

Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2013:13), yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:

  • pajak kendaraan bermotor;
  • bea balik nama kendaraan bermotor;
  • pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
  • pajak air permukaan; dan
  • pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

  • pajak hotel;
  • pajak restoran;
  • pajak hiburan;
  • pajak reklame;
  • pajak penerangan jalan;
  • pajak mineral bukan logam dan batuan;
  • pajak parkir;
  • pajak air tanah;
  • pajak sarang burung walet;
  • pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  • bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Lihat daftar pustaka di sini

Loading...
Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *